SEJARAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

Rangkuman kumpulan informasi dari beberapa unsur sesepuh Dinas Kesehatan (sebagai pelaku) salah satunya dari alm dr Srijanto Hardjomigoeno (dokumen Catatan Perjalanan Dinas) dan unsur elemen tokoh masyarakat Karanganyar.

LATAR BELAKANG.

Kondisi kehidupan masyarakat saat itu pada aspek kesehatan, dihadapkan dengan  keterbatasan antara lain keterbatasan tenaga kesehatan, kondisi lingkungan belum terkelola menurut prinsip lingkungan sehat, merebaknya penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kholera, malaria, tuberkulosis, pes, dan juga penyakit yang berbasis keterbatasan ekonomi antara lain penyakit kurang gizi dikarenakan pemerataan ketersediaan dan  pasokan bahan makanan dan minuman yang kurang, kesulitan bahan pangan pada beberapa daerah, yang disebabkan kekeringan dan gagal panen, serta penyakit yang berbasis perilaku yang kurang sehat seperti penyakit kelamin  gonoroe (Go), siphilis, kebiasaan merokok, dan sebagainya.

MASA PERJALANAN URUSAN KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR.

Urusan kesehatan Kabupaten berdasar masa perjalanan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Masa Penjajahan Belanda ( 1917 sampai tahun 1942)

Urusan kesehatan yang mengatur adalah “Departement Van Volks en Gezondheid” (Departemen Urusan Masyarakat dan Kesehatan) pada Karesidenan yang bukan daerah Kerajaan.

Karanganyar bersama Wonogiri termasuk wilayah Kerajaan Mangkunegaran (“Rijk’s Mangkoenegaran”), beribukota di Surakarta.

Status Karanganyar sebagai Kawedanan, dipimpin oleh Wedono Gunung (1917 s/d 1930). Pada tahun 1930 ada perubahan status Karanganyar dari Kawedanan menjadi Kabupaten Anom, Karanganyar  dipimpin oleh Bupati Pangreh Praja.

Urusan kesehatan Kabupaten  Karanganyar dikelola dari Kerajaan (Rijk’s Mangkoenegaran”)

Urusan kesehatan wilayah Kerajaan Mangkunegaran disebut Jatno Nirmolo.

• Masa Penjajahan Jepang  (1942 s/d 1945)

Terjadi perubahan sebutan kerajaan dari sebutan “Rijk’s Mangkoenegaran” menjadi disebut “Kochi Samu Chokan Mangkoenegaran”

Kabupaten Karanganyar disebut “Ken Karanganyar”, sedangkan Bupati disebut “Kenco”

Urusan kesehatan masih dikelola di wilayah Kerajaan Mangkunegaran oleh Jatno Nirmolo.

Urusan kesehatan kabupaten ditugaskan seorang dokter dari Kerajaan (Jatno Nirmolo) dipimpin  oleh dr RT Sartono Hardjosarwono (1942 s/d 1952)

Dibentuk Balai Pengobatan di setiap Kecamatan (“Son”) berada di 8 lokasi:

1. Jumapolo        dipimpin Tjitro Hardjojo
2. Matesih           dipimpin Daisman Dirdjo Subroto
3. Mojogedang    dipimpin Hadi Sutirto
4. Colomadu         dipimpin Subari
5. Tawangmangu dipimpin Sukisno
6. Karangpandan dipimpin Sumasto
7. Karanganyar    dipimpin I Soedadi
8. Gondangrejo    dipimpin Subardjo

• Masa kemerdekaan  (Republik Indonesia)

Terjadi perubahan pemerintahan dari Daerah Istimewa Kasunanan (Kerajaan Kasunanan/ Pakubuwono) dan Mangkunegaran (Kerajaan Mangkunegaran) diintgrasikan menjadi Karesidenan Surakarta.

1. Masa Orde Lama

Urusan kesehatan masih berada di wilayah Karesidenan, dikelola oleh Dinas Kesehatan Rakyat (DKR) dipimpin oleh dokter Karesidenan (Dokares)

Urusan kesehatan kabupaten ditugaskan dokter dari Karesidenan, untuk kabupaten Karananyar dokter yang ditugaskan adalah:

1. dr RT Sartono Hardjosarwono (1945 s/d 1952), meneruskan tugas sejak tahun 1942
2. dr Mudjono Sastrowijono (1952 s/d 1957)
3. dr Tjioe (1957)
4. dr Piero Menesini  (1957 s/d 1958) berasal dari Italia.
5. dr Doefler (1958 s/d 1962)
6. dr Lucas Sutantyo (dr Tan Tiauw An) (1962 s/d 1973), selanjutnya menjabat sebagai Dokter Kabupaten (Dokabu) merupakan dokter  pertama menetap di Karanganyar.

Pada tanggal 15 Agustus 1952 Dokares Surakarta memberikan surat kepada Bupati Karanganyar tentang pendirian Kantor Dinas Kesehatan Rakyat (DKR) Kabupaten Karanganyar dengan susunan organisasi:

• Pimpinan                         : Daisman Dirdjo Subroto
• Bagian Tata Usaha (TU): Slamet
• Bagian Keuangan           : Puspo Wiharto
• Petugas DKR berjumlah 20 orang

Pelayanan kesehatan di Kecamatan dilaksanakan oleh Balai Pengobatan (BP) dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), serta Balai-balai sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi keterbatasan tenaga kesehatan saat itu antara lain  dokter, perawat dan bidan, pemerintah menetapkan  kebijakan  menugaskan dokter untuk  mengampu urusan kesehatan tingkat kawedanan yaitu setiap dokter (Dokawed) mengampu setiap  wilayah kawedanan, dan menempatkan minimal seorang bidan (BKIA) dan seorang perawat (BP) untuk setiap kecamatan.  Dimulai tahun 1968 ditugaskan dr Srijanto Hardjomigoeno sebagai Dokawed Karangpandan, selanjutnya tahun 1973 dr Budi Susanto untuk Dokawed Jumapolo, dr Netty Sudibyo Dokawed Wonoharjo.

Apotik Sukowati juga dirintis pada masa ini, guna memcukupi kebutuhan pelayanan obat untuk masyarakat melalui BP dan BKIA.

• Masa Orde Baru

Kebijakan pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), merupakan integrasi Balai-balai kesehatan yang ada menjadi satu kesatuan organisasi dan sistem. Pengetrapan konsep Puskesmas dimulai pada tahun 1969, sedang pembangunan fisik dan kelengkapannya dimulai pada tahun 1974.

Perintisan pendirian RSUD Karanganyar (dimulai sekitar tahun 1967), dilandasi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat karena penyakit menular berbasis lingkungan dan adanya  kejadian bencana  banjir di Surakarta yang melibatkan sebagian wilayah Karanganyar (Kecamatan Gondangrejo).

Pada tahun 1969, mulai diperkenalkan tentang Program Keluarga Berencana, ditandai dengan mulai ada perintisan pendirian PKBI.

Diperkenalkan konsep Upaya Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK 1979) dengan pembuatan model pendekatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu, 1980).

Berlanjut dengan pengembangan konsep Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan, dengan memperkenalkan konsep pembiayaan kesehatan oleh masyarakat yang diberi nama Dana Sehat.

Pada tahun 1978 juga merintis kerja sama dengan Fakultas Kedokteran UNS Surakarta  dalam program kesehatan masyarakat dengan  nama kegiatan PPKM sebagai bentuk implementasi mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS Surakarta di masyarakat yang dikenal dengan  Praktek Belajar Lapangan (PBL), terlaksana pada tanggal  18 Juni 1978  berjalan sampai dengan sekarang.

Pencermatan para ahli kesehatan bahwa penurunan AKI dan AKB pencapaiannya sangat lamban, Pemerintah pusat memperkenalkan konsep kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) sebagai model pendekatan percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB).  Kabupaten Karanganyar mendapat kesempatan menyandang predikat Kecamatan Sayang Ibu dimulai pada tahun 1997 di Kecamatan Matesih berlanjut tahun berikutnya di Kecamatan Colomadu dan seterusnya.

• Masa Orde Reformasi

Pada masa ini mulai dikembangkan kebijakan pembiayaan kesehatan pada kegiatan partisipasi masyarakat (PKMD) dengan Konsep Jaminan Kesehatan Masyarakat (JPKM) disamping konsep asuransi kesehatan (Askes) untuk para pegawai pemerintah yang dikelola secara profesional oleh PT Askes, dan seterusnya berkembang kebijakan pembiayaan kesehatan skala nasional Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan mengintegrasikan asuransi kesehatan pegawai (Askes) dan pembiayaan kesehatan di masyarakat. JKN dilaksanakan mulai Januari 2014 dengan badan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh BPJS kesehatan.

Kebijakan partisipasi masyarakat bidang kesehatan (PKMD) lebih diberdayakan dengan memaksimalkan konsep model pendekatan Desa Siaga sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.

Perubahan kebijakan pemerintah otonomi daerah berpengaruh juga pada Urusan kesehatan yaitu dari kebijakan sentralistik menjadi desentralisasi, ditandai salah satunya penutupan Kantor Departemen Kesehatan (Kandepkes) di Kabupaten.

Penguatan privatisasi pelayanan kesehatan, ditandai dengan perintisan penerapan konsep Badan Layanan Umum Daerah BLUD Fasilitas Kesehatan Pemerintah (Puskesmas, RS, UPT lainnya).

Percepatan kebijakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, dengan kebijakan dilakukannya akreditasi wajib bagi setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan baik milik pemerintah maupun masyarakat (swasta).

TEMPAT PERKANTORAN URUSAN KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

Perkantoran urusan kesehatan kabupaten sejak pendirian DKR di Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. 1952 s/d 1975 diawali dengan menggunakan fasilitas milik masyarakat (rumah masyarakat), sedang tempat yang menetap belum didapat informasi yang jelas.
2. 1975 s/d 1980  bertempat di Lingkungan Jetis Cerbonan, kalurahan Karanganyar.
3. 1980 s/d 1985 bertempat di Jl Kapten Mulyadi (sekarang Apotik Sukowati dan kantor Kalurahan Karanganyar)
4. 1985 s/d 2015 beralamat di Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar.
5. 2015 s/d sekarang beralamat di Jl Lawu 168 (Jetu, Kalurahan Tegalgede) Karanganyar.

PIMPINAN URUSAN KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

Urusan kesehatan Kabupaten Karanganyar sejak pendirian DKR tahun 1952 (surat Dokares Surakarta kepada Bupati Karanganyar):

1. Daisman Dirdjo Subroto (1952 s/d 1962)
2. dr Lucas Sutantyo (1962 s/d 1973)
3. dr Srijanto Hardjomigoeno (1973 s/d 1975 YMT; 1975 s/d 1989)
4. dr Soenarto (1989 s/d 1996)
5. dr Netty Sudibyo (1996 s/d 1997)
6. dr Sri  Wihardjo (1997 s/d 2000)
7. dr Ninik Sri Hartati, MSc. (2000 s/d 2009)
8. dr Cucuk Heru Kusumo, M.Kes (2009 s/d 2020)
9. Purwati, SKM, M.Kes (2020 s/d Mei 2025)

Pada tahun 1984 pembentukan kantor perwakilan Departemen Kesehatan di Kabupaten yang disebut Kantor Departemen Kesehatan (Kandepkes), periode kepemimpinan:

1. dr Srijanto Hardjomigoeno (1984 s/d 1989)
2. dr Sunarto (1989 s/d 1996)
3. dr BudiSusanto (1996 s/d 2000)

Penyunting

dr Cucuk heru Kusumo, M.Kes