TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIS

Pasal 6

  • Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Dinas.
  • Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Pasal 7

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

  1. pengkoordinasian kegiatan;
  2. pengkoordinasian danpenyusunan rencana dan program kerja;
  3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubunganmasyarakat, arsip dan dokumentasi;
  4. pengkoordinasian tatalaksana
  5. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
  6. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  7. penyelenggaraan pengelolaan  barang  milik/kekayaan  Daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
  8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;dan
  9. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

  • Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
    1. Sub BagianPerencanaan;
    2. Sub BagianKeuangan;dan
    3. Sub BagianUmumdanKepegawaian
  • Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, informasi dan kehumasan.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan aset Dinas.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, dan kepegawaian Dinas.