Pelayanan Perijinan Industri Rumah Tangga

Pelayanan Perijinan Industri Rumah Tangga
11 April 2018 No Comments LAYANAN skpd

PROSES PERIJINAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT)

DI KABUPATEN KARANGANYAR JAWA TENGAH

Mendirikan usaha skala rumah tangga acap menjadi alternative dalam menghadapi situasi sulit mencari pekerjaan. Ibu-ibu rumah tangga, juga mantan karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja, umumnya melirik berbaga i potensi usaha rumahan yang masuk dalam skala usaha kecil dan menengah (UKM).

Berbagai inovasi diciptakan dengan membuat berbagai bentuk kreasi hasil usaha rumahan. Salah satu yang paling umum dilakukan adalah membuka usaha di sector makanan dan minuman, di antaranya membuat donat, cokelat, kue kering, roti unyil, minuman kemasan dari lidah buaya, rumput laut, dan sebagainya. Berawal dari iseng-iseng, usahas kala rumah tangga ini acap mendapat sambutan yang  baik di pemasaran.

Yang tidak boleh dilupakan oleh pengusaha skala rumah tangga adalah masalah perijinan, terutama terkait komposisi bahan pembuat makanan. Memproduksi makanan  minuman wajib memiliki ijin dari Pemerintah Kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan

PersyaratanMengajukan Perijinan PIRT

Sebelum memasarkan produk makanan / minuman ke masyarakat, diperlukan Perijinan PIRT ( Pangan Industri RumahTangga ). Hal ini diperlukan sebagai ijin jaminan usaha makanan / minuman rumahan yang dijual dan beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan makanan atau ijin edar produk pangan. Ijin ini hanya diberikan kepada produk pangan olahan dengan tingkat resiko yang rendah.

Nomor PIRT ini dipergunakan untuk makanan dan minuman yang memiliki daya tahan / keawetan diatas 7 hari.  Nomor PIRT yang sekarang berjumlah 15 digit, Nomor PIRT berlaku selama 5 tahun dan setelahnya dapat diperpanjang. Untuk makanan dan minuman yang daya tahannya dibawah 7 hari akan masuk golongan makanan siap saji bukan katagori PIRT.  Lama pengurusan PIRT 1 minggu – 3 bulan, tergantung bayak sedikitnya pemohon untuk dilaksanakan Penyuluhan Keamanan Pangan

Mendaftarkan dan mengurus nomor Dinas Kesehatan untuk makanan, bisa dilakukan dengan langsung datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dengan membawa persyaratan seperti berikut:

  1. Mengisi Formulir Permohonan ( bisa didownload disini)
  2. Foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) dan KK
  3. Pas foto 3×4 sebanyak 2 lembar
  4. Surat keterangan domisili usaha dari Kelurahan/Desa diketahui Camat
  5. Denah Lokasi
  6. Denah Bangunan
  7. Nama Dagang
  8. Jenis makanan
  9. Informasi masa simpan / kedaluwarso
  10. Kemasan makanan
  11. Contoh Label
  12. Uji laboratorium
  13. Penyuluhan Keamanan Pangan

Label yang  akan dipakai pada produk makanan minuman yang diproduksi, yang kemudian akan dikoreksi dan dicocokan dengan produk dan  proses  produksi. Jika ada ketidak cocokan akan disesuaikan oleh petugas dari Dinas Kesehatan, untuk produk minuman, disertai dengan hasil pemeriksaan laboratorium air baku.

Untuk beberapa produk makanan dan minuman, bukan ijin PIRT melainkan ijin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM),  yakni , susu dan hasi lolahannya, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dari/atau penyimpanan beku, pangan kalengan, makanan bayi, minuman beralkohol, air minum dalam kemasan, panganlainnya yang wajib memenuhi persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia), dan pangan lain yang ditetapkan oleh Badan POM.

Prosedur Pengurusan Ijin PIRT

  1. Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas Kesehatan dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Dinkes akan mempelajari surat permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan akan dilakukan pemeriksaan berkas (satu hari), Persetujuan Kadinkes (satuhari), menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan dengan jumlah pemohon yang telah ditentukan kurang lebih 35 pemohon.
  3. Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan diperiksa sarana produksinya dan uji sampel laboratorium
  4. Dinkes memberikan pertimbangan terhadap permohonan ijin yang diajukan, menyusun konsep ijin dan meneruskan kepada yang berhak menandatangani berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Total waktu pengurusan kurang lebih 3 bulan.

Sanksi administrasi biasanya dikenakan pada kasus-kasus:  melanggar peraturan di bidang pangan, nama pemilik tidak sesuai dengan yang ada di sertifikat, produk tidak aman dan tidak layak dikonsumsi.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Jalan Lawu Nomor 168 Karanganyar

About The Author